Kenaikan BBM menjadi semacam polemik berkala di negara kita, setiap tahunnya pasti akan terjadi kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan. Mulai dari beratnya tanggungan hutang luar negri, dana APBN yang terjepit, dan kali ini alasan naiknya harga minyak dunia.
Sangat rasional memang alasan pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengangkat isu kenaikan harga minyak dunia, hitungan matematisnya masuk deh pokoknya. Apalagi memang selama ini kita menikmati harga minyak dengan bantuan subsidi pemerintah (subsidi itu uang rakyat juga lho..!) Dan seperti yang sudah dijalankan oleh pemerintah tahun lalu, kali ini juga pemerintah akan menggulirkan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada rakyat miskin sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM.
Lalu jika kenaikan harga BBM adalah rasional, mengapa kita harus berteriak? Tokh kebijakan tersebut juga untuk kepentingan keselamatan rakyat bangsa dan negara ini juga!

Tapi sampai sejauhmana sebenarnya keberpihakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap rakyatnya? Kita bisa melirik sedikit pada kebijakan obligasi dan perbankan di Indonesia yang jelas sekali tidak menunjukkan keberpihakan pada rakyat kelas menengah kebawah. Trilyunan dana pemerintah (sekali lagi, itu uang rakyat lho..) dikucurkan untuk menyelamatkan para konglomerat perbankan dan jajarannya!

Lalu bagaimana dengan Pertamina sendiri, sudah sejauhmana kebocoran dan markup dana proyek pada instansi ini telah ditutup oleh pemerintah? Demikian pula dengan BP Migas sebagai penanggung jawab negosiator Indonesia ketika berhadapan dengan para investor asing masih juga dipertanyakan kredibilitas dan arah kepentingannya. Perusahaan-perusahaan minyak berskala internasional telah mencaplok hasil kekayaan alam Indonesia dan menjadikan tenaga-tenaga ahli kita sebagai penggali kuburan bangsanya sendiri. Apakah pemerintah berani berkata, “We want 51% of your profit goes to Indonesia” kepada perusahaan-perusahaan tersebut?

Kembali pada kebijakan kenaikan BBM dengan menggulirkan dana BLT, sepertinya tindakan yang salah kaprah dan tidak jelas maksud dan tujuannya. Berdasarkan pengalaman di tahun lalu, bergulirnya dana BLT malah membuat konflik horizontal di grass root.
Lagi pula, dengan dana Rp.100.000 per rumah tangga miskin apakah sanggup menutupi kebutuhan mereka sementara kenaikan harga dimana-mana melebihi dana tersebut?
Tetap saja yang miskin, jadi tambah miskin!

Sebenarnya masih banyak hal yang perlu ditanyakan dari hati ke hati dengan SBY sebagai kepala negara. Rakyat sepenuhnya memahami kesulitan beliau untuk mengatur dan mengurusi negara ini, apalagi dengan keberadaan DPR yang nota bene sebenarnya tidak cukup representatif bagi rakyat Indonesia.
Apapun keputusan pemerintah, semoga bisa menjadi yang terbaik bagi bangsa ini. Amin!